Kakak Punyak Dedek

PERUBAHAN UUD 1999
POKOK-POKOK PIKIRAN PERUBAHAN UU
36/1999
KELOMPOK I : BIDANG REGULASI

1. KEBIJAKAN UMUM.

A. PERAN PEMERINTAH.

• PENGUASAAN OLEH PEMERINTAH.
- TERBATAS PADA SUMBER DAYA ALAM
TERBATAS, YAITU GELOMBANG FREKUENSI
RADIO.
- MENGATUR PERUNTUKAN DAN HAK-HAK YANG
MELEKAT DI DALAMNYA.
- MENENTUKAN JUMLAH PENYELENGGARA.

• SEBAGAI PERUMUS KEBIJAKAN DENGAN
MEMPERHATIKAN PERAN GANDA TELEKOMUNIKASI
YAITU SUMBER DAYA ALAM TERBATAS, VITAL DAN
STRATEGIS DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG
BANYAK SERTA KOMODITAS PERDAGANGAN.

• MELAKUKAN PEMBINAAN DALAM WUJUD
PENGENDALIAN (ALOKASI SDT).

• MEWAKILI INDONESIA DALAM FORA
INTERNASIONAL.












B. KEPEMILIKAN ASING .

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN :

• NASIONAL : KEBUTUHAN INVESTASI ASING UNTUK
MEMBIAYAI DAN MEMAJUKAN INDUSTRI DALAM
NEGERI TERMASUK TELEKOMUNIKASI.

• INTERNASIONAL : KOMITMENT INDONESIA DALAM
BERBAGAI FORUM INTERNASIONAL DAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL A.L WTO, AFTA, APEC
DLL. UNTUK MEMBUKA PASAR DALAM NEGERI.

• MENSYARATKAN PEMBUKAAN PASAR DENGAN
KEHARUSAN MENDIRIKAN BADAN USAHA DI
INDONESIA. KEUNTUNGAN BAGI PEMERINTAH
DAPAT MENARIK PAJAK DARI BADAN USAHA DI
INDONESIA TERSEBUT.

KEBIJAKAN DAN REGULASI:

MEMBUKA INVESTASI ASING UNTUK SEKTOR
TELEKOMUNIKASI DENGAN BATASAN DAN SYARAT2
YAITU MENDORONG PERTUMBUHAN INDUSTRI DALAM
NEGERI DAN KEHARUSAN MENDIRIKAN BADAN USAHA
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA.

MEMPERSIAPKAN PELAKU INDUSTRI DALAM NEGERI
GUNA MENGHADAPI KOMPETISI ANTARA LAIN
MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN FASILITAS DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI
INDONESIA.





C. PERAN SERTA MASYARAKAT.

MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG LEBIH LUAS KEPADA
MASYARAKAT (SWASTA, BUMD, DAN KOPERASI) UNTUK
BERPARTISIPASI DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
(PENYELENGGARAAN DAN PABRIKASI) ANTARA LAIN
MELALUI KEMUDAHAN PEMBERIAN IJIN UTAMANYA
YANG TIDAK TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA ALAM
TERBATAS.

PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA PEMDA-PEMDA YANG
AKAN MEMBANGUN DAN MENGOPERASIKAN JARINGAN
TELEKOMUNIKASINYA SENDIRI ANTARA LAIN DENGAN
PROGRAM PENGUASAAN DAN ALIH TEKNOLOGI YANG
DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH.



2. UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION.

DILAKUKAN MELALUI 2 (DUA) PENDEKATAN, YAITU :

a. PENDEKATAN USAHA (BISNIS);

MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG LEBIH LUAS
KEPADA OPERATOR SELULER
(MEMPERTIMBANGKAN “EFFORTS” UNTUK
PERLUASAN JARINGAN YANG RELATIF LEBIH
MUDAH DAN MURAH DIBANDINGKAN “FIXED LINE”
DAN TERSEDIANYA “HAND-PHONE” SECARA LUAS)
UNTUK MEMPERLUAS JARINGAN KE WILAYAH USO. DARI 43,000 DESA KATEGORI USO, LEBIH DARI
50%NYA TERSEDIA SIGNAL SELULER.


PERSEPSI BAHWA LAYANAN USO TIDAK
MENGUNTUNGKAN MENJADI TIDAK BENAR DI ERA
NIRKABEL. PELAYANAN UNIVERSAL TIDAK LAGI
DILIHAT SEBAGAI KEWAJIBAN MELAINKAN DILIHAT
SEBAGAI PELUANG OLEH SEKTOR SWASTA.

PERLUASAN CAKUPAN SEMATA-MATA MERUPAKAN
DORONGAN PASAR SEKALIPUN BELUM
MENGUNTUNGKAN DARI PERSPEKTIF BISNIS.

MENDORONG KERJASAMA PENGUSAHA LOKAL
(DAERAH) ATAU KOPERASI UNIT DESA UNTUK
MEMBANGUN BTS DALAM RANGKA PERLUASAN
JANGKAUAN.

PROGRAM “MICRO FINANCE” OLEH PEMERINTAH
DIPERLUKAN DALAM RANGKA MEMBANTU
MASYARAKAT UNTUK MEMBELI “TELEPON
GENGGAM” (YANG SEKARANG HARGANYA
CENDERUNG MENURUN), MEMBELI KARTU SIM DAN
MEMBAYAR BIAYA PANGGILAN.

INOVASI TEKNOLOGI MENJADI PENTING DAN
PERLU LEBIH DITINGKATKAN ANTARA LAIN
PENGGUNAAN TEKNOLOGI AKSES NIRKABEL
BERBIAYA RENDAH (SEPERTI WI-FI). OPERATOR
SKALA KECIL YANG TIDAK MEMILIKI IJIN WI-FI
DAPAT BEROPERASI PADA JARINGAN YANG SALING
TUMPANG TINDIH DAN MEMANCARKAN SINYAL
PADA FREKUENSI YANG SAMA SECARA GRATIS
DENGAN MEMPERHATIKAN PENDEKATAN BISNIS
YANG SESUAI.





b. PENDEKATAN UTILITAS PUBLIK;

• PEMERINTAH MELALUI BADAN USAHA YANG
DIBENTUK UNTUK ITU MENYELENGGARAKAN
TELEKOMUNIKASI USO. SELURUH BIAYA
PEMBANGUNAN DAN ASPEK USAHA
PENYELENGGARAAN MENJADI TANGGUNG
JAWAB PEMERINTAH; ATAU

• MENDELEGASIKAN TANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI USO
KEPADA OPERATOR PENYELENGGARA DIMANA
SELURUH BIAYA PEMBANGUNAN DAN BIAYA
OPERASI PEMELIHARAANNYA MENJADI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH.

• PROGRAM LELANG SUBSIDI HARUS MENJAMIN
CARA YANG PALING EFFISIEN DALAM
PENGGUNAAN SUMBER DAYA PUBLIK DAN
SECARA BERSAMAAN MENINGKATKAN
PEMBIAYAAN SEKTOR SWASTA SEMAKSIMAL
MUNGKIN, KARENA HANYA PORSI JARINGAN
DAN/ATAU LAYANAN YANG TIDAK
MENGUNTUNGKAN SAJA YANG PERLU
DISUBSIDI.











3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERBATAS.

a. KEBUTUHAN ADANYA MANAJEMEN FREKUENSI YANG
EFEKTIF DAN TRANSPARAN, YANG UTAMANYA
BERTUGAS:

- I) PERENCANAAN FREKUENSI, DILAKSANAKAN
SECARA BERJENJANG MENGIKUTI PERENCANAAN
FREKUENSI INTERNASIONAL (ITU DAN WRC/RR),
KEMUDIAN MENETAPKAN TABEL ALOKASI
FREKUENSI NASIONAL (TAFN) YANG SESUAI
DENGAN WRC/RR.

- (II) MENERBITKAN IJIN PENGGUNAAN FREKUENSI,
MELIPUTI MENETAPKAN “PRIME SPECTRUM”,
MENENTUKAN IJIN PERANGKAT, IJIN PITA
FREKUENSI DAN IJIN YANG DIKECUALIKAN
(LICENSE EXCEMPT).

- (III) MENETAPKAN BIAYA HAK PENGGUNAAN
FREKUENSI (BHP), BERDASARKAN PASAR, DAN
AZAS KEADILAN SERTA COST RECOVERY.


b. TUJUAN MANAJEMEN FREKUENSI:
o MEMINIMALKAN INTERFERENSI.

o MEMAKSIMALKAN EFFISIENSI.

o MENDUKUNG TERCAPAINYA TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMASI DI SELURUH WILAYAH.






4. BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI

a. Makna Independen :
- Independen terhadap operator yang diaturnya.
- Independen terhadap tekanan politik keseharian.
- Independen terhadap perseorangan.
- Independen berarti harus tidak terpisah dari
Pemerintah. Badan regulasi merupakan bagian dari
Pemerintah.
- Independen tidak berarti harus bebas penuh.
Merupakan bagian dari Pemerintah yang menjamin
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan hukum.

b. Bagaimana independensi dapat dicapai ??:
- Keputusannya bersifat final dan tidak
membutuhkan persetujuan lembaga lain. Namun
tetap dimungkinkan adanya “judicial review”.
- Badan regulasi harus terpisah dari Departemen
yang membawahi bidang telekomunikasi. Hal ini
sesuai dengan definisi ITU.
- Keputusan berada pada anggota komisi yang
jumlahnya ganjil.
- Komisi bekerja dalam rentang waktu yang cukup
lama (misalnya 5 tahun).
- Sedapat mungkin anggarannya terpisah dari
anggaran Departemen.
c. Tugas dan tanggung jawab Badan Regulasi, antara lain
:
- Alokasi frekuensi radio untuk penggunaan
komersial.
- Pemberian ijin penyelenggaraan. - Implementasi perlindungan kompetisi.
- Penyelesaian sengketa.
- Menentapkan standard dan memonitor
pelaksanaannya.
- Pemberian sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan fungsi regulasi sesuai undang-
undang.